Wali Kota Depok Harus Jadikan Cagar Budaya Dan Puluhan Situ Di Kota Depok Sebagai Penggerak Ekonomi Mandiri.


4
4 points

Depok, Gerbang Indonesia – Promosi Wisata lokal di wilayah Kota Depok terasa tenggelam bahkan terkesan ditenggelamkan, karena akses birokrasi menuju penetapan situs sejarah ke 62 Cagar Budaya sangat sulit dan berbeli-belit, dari 62 situs Cagar Budaya yang telah diproses penetapan, 2 di antaranya telah di tetapkan oleh Wali Kota Depok yaitu : Rumah Tua cimanggis dan Gong Sibolong Kecamatan Beji.

Suryadi Boges Ketua Tim Akar Rumput Kota Depok, meminta kepada Kadishub beserta Kadisporyata Kota Depok untuk membangun komunikasi dengan Wali Kota Depok agar mengedepankan perhatian khusus, kepada permasalahan Situ dan Cagar Budaya, pada 100 hari pertama program kerja nyata setelah di lantik oleh Gubernur Jawa Barat.

 

“Puluhan kawasan Situ yang berpotensi sebagai Cagar Budaya serta area pontensial wisata yang berada di 11 Kecamatan luput dari perhatian Pemkot Depok, padahal sangat berpotensi untuk penguatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar, dan guna mengembangkan potensi sumber daya lingkungan, TAR mengimbau agar Dinas Perhubungan beserta Disporyata Kota Depok segera membuat marka jalan di berbagai sudut pertigaan, per empatan, menuju arah lokasi area wisata yang ada di wilayah Kota Depok seperti: Situ rawa Besar, Situ Pladen, Situs Sumur 7 Kecamatan Beji untuk membantu geliatnya perekonomian masyarakat secara signifikan”, ucap Bhoges.

Bhoges, Meminta kepada Wali Kota Depok, agar selama 100 hari program kerja nyata bisa bersinergi dalam merealisasikan pembangunan aset daerah.

“Sulit sekali rasanya membuka mindset jajaran Pemkot Depok dalam hal penanganan penggalian potensi wilayah sosial kemasyarakatan, pasalnya masyarakat kecil itu sedang membutuhkan inovasi pemkot Depok dalam menangani keterpurukan ekonomi mereka, sampai pada perasalahan ini saja, kami selaku putera daerah peduli lingkungan harus menempuh jalur kementerian dan jalur Istana”, sambungnya.

Bhoges menilai Kota Depok belum mampu dan belum layak menjadi daerah otonomi, karena terbukti dalam masa pandemi ini belum terasa melakukan apa-apa bagi kebaikan masyarakatnya.

“Kasus pengurugan Situ Pengarengan menjadi salah satu tolak ukur, tidak adanya keseriusan Pemkot Depok dalam memanagement aset wisata lokal, yang semestinya bisa menjadi tambahan kas daerah serta sarana pembangkitnya bentuk usaha masyarakat mandiri”, tambahnya.

“Banyaknya pembangunan yang terkesan landai bahkan tanpa progres seperti: Pembangunan Terminal Terpadu Margonda yang tak kunjung ada kejelasan, Permasalahan Pasar Kemirimuka yang tak kunjung selesai, ditambah lagi rencana pembangunan Underpass Dewi Sartika yang terkesan senyap, membuat kesan Kota Depok tidak punya arah yang jelas dan kemampuan yang mumpuni untuk membangun wilayahnya”, ungkap Bhoges.

Akar Rumput Kota Depok berharap kepada Pemerintah Pusat, agar turun tangan langsung dalam menyikapi serta menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang pelik yang telah terjadi di Kota Depok, agar masyarakat merasakan bahwa para penyelenggara negara itu memang ada untuk kepentingan rakyatnya. (Ar)


Like it? Share with your friends!

4
4 points