Peringati Hari Pohon dan Sambut Hari Sampah Nasional Menjadi Satu Statement, TAR Jokowi Depok Gandeng Kementerian LHK Lakukan Aksi Menanam

Reporter: Arief

Depok | Gerbang Indonesia – Dalam rangka memperingati ‘Hari Menanam Nasional’ 28 November 2021 dan menyambut Hari Sampah Nasional, Tim Akar Rumput Jokowi Kota Depok menggandeng pihak Kementerian Lingkungan Hidup (LHK RI) dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan aksi penanaman pohon di sempadan Situ Rawa Besar Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada Minggu 28 November 2021, sebagai upaya memberikan contoh positif dalam rangka menumbuhkembangkan paru-paru jantung Kota Depok.

Hadir dalam kegiatan tersebut Teddy Setya Mahendra, SH, M.Pd
Plh.Kasubdit Penilaian Kinerja Pengelomaan Sampah, Direktorat Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal PSLB3, KLHK, Rakhmat Aditya Solihin S.Kom Pembina Tim Akar Rumput Provinsi Jawa Barat, Audy Wira Saputra Lurah Kelurahan Depok, M.Suryadi.S.Ag Ketua RW13 Kelurahan Depok, beserta para aktivis pemerhati lingkungan Kota Depok.

Suryadi Bhoges Ketua Tim Akar Rumput Jokowi Kota Depok mengatakan, sangat mengapresiasi atas kedatangan pihak Kementerian LHK dan Pembina TAR Jokowi Provinsi Jawa Barat, yang turut serta menggelar aksi menanam yang diinisiasi nya.

“Kami (TAR Jokowi Kota Depok) sangat mengapresiasi atas kedatangan Pak Teddy Setya Mahendra, SH, M.Pd selaku perwakilan dari Kementerian LHK RI, bersama Bang Rakhmat Aditya Solihin S.Kom selaku Pembina TAR Jokowi Provinsi Jawa Barat, yang telah menyempatkan diri untuk ikut serta bersama kami, dalam aksi menanam memperingati ‘Hari Menanam Nasional’, sebagai upaya melakukan reboisasi pada area Situ Rawa Besar ini”, ujar Bhoges, Senin 29/11/2021.

“Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada kedua belah pihak yang terus memberikan dukungan kepada TAR Jokowi Kota Depok, selaku wadah penampung aspirasi para aktivis pemerhati lingkungan, dalam upaya melestarikan Situ – Situ yang ada di Kota Depok serta menggali potensi wisata lokal yang ada, yang diperuntukkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap konsisten mendorong ‘Pilot Project’ destinasi wisata yang berdasar pada kearifanlokal yang ada”, ungkapnya.

Sementara itu, Opick Doel selaku Koordinator Harian TAR Jokowi Kota Depok menilai, keterlambatan pembangunan wilayah Kota Depok disebabkan oleh banyaknya tumpang tindih kebijakan dari para penyelenggara negara baik Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Kota Depok.

“Berbicara mengenai pembenahan kawasan Situ, baiknya para penyelenggara negara harus menyatukan dahulu arah pembangunan yang akan dilakukan, agar jangan sampai terjadi berulang – ulang ketidak seragaman visi misi dalam melakukan penataan ruang khususnya pada area jantung Kota”, ucap Opick.

“Contoh kongkret, saat kita bicara masalah Situ, didalamnya ada beberapa lembaga negara yang mempunyai kebijakan yang berbeda seperti: pada segi pengelolaan badan air Situ ada lembaga Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) yang bermarkas di Provinsi yang tidak boleh dilewati dalam kepengurusan perizinan apapun pada area air. Pasalnya, sebagai daerah yang telah menyematkan diri menjadi wilayah Otonomi Daerah (OTDA), Kota Depok pun mempunyai dinas atau lembaga khusus yang mengurusi tentang perizinan satu pintu, dan asset Situ tersebut berada diotoritas wilayah Kota Depok”, ungkapnya.

Lebih lanjut Opick mengatakan, kembali kami tegaskan bahwa pada permasalahan pengelolaan Situ – Situ yang ada di Kota Depok, idealnya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Depok menyatukan arah penataan melalui dibentuknya BUMD, yang di khususkan tupoksinya kepada pelestarian serta pengelolaan Situ yang didasari oleh hak – hak kearifanlokal yang ada.

“Pihak Kementerian ATR, BBWSCC, dan Pemkot Depok mestinya menurunkan egoisme nya masing – masing, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dengan membuat ‘Pilot Project’ tentang BUMD khusus yang menangani permasalahan pengelolaan Situ – Situ yang ada di Kota Depok, agar Situ – Situ yang ada di Kota Depok yang notabene adalah kawasan vital resapan air Kota, benar – benar bisa terkonsep dan berfungsi dengan baik dan benar”, sambungnya.

“BUMD khusus penanganan Situ adalah satu solusi serta jalan terbaik bagi pemanfaatan serta pelestarian Situ. Jadi, dari sinilah kita bisa menilai seberapa besar kepedulian, dan keseriusan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kota Depok dalam menggunakan anggaran – anggaran baik APBD dan APBN pada proses penanganan Situ. TAR Jokowi Kota Depok mengajak semua elemen pemerintahan dan kemasyarakatan untuk bersama – sama menurunkan ego masing – masing dalam menangani permasalahan Situ, agar Situ bisa berfungsi sebagaimana mestinya”, pungkas Opick.(Ar)