Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana

gerbangindonesia.org – Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana. Julukan Papua jadi mencuat gara-gara ricuh di Manokwari sampai rendezvous Presiden Jokowi bersama dengan tokoh Papua. Layaknya apa sejarah Papua tersebut? Simak di sini.

Papua atau Nugini Barat merupakan wilayah Indonesia yang terletak terhadap bagian barat berasal dari Pulau Papua. Wilayah ini terbagi ke di dalam dua provinsi yakni Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berikut sejarah Papua yang dirangkum berasal dari beraneka sumber:

1. Bersengketa bersama Belanda

Sejarah berdirinya Papua dimulai berasal dari Konferensi Meja Bundar (Kmb) terhadap 27 Desember 1949. Konferensi tersebut menghasilkan penyerahan kedaulatan berasal dari Belanda kepada Indonesia.

Tetapi, KMB masih menyisakan sengkarut slot gacor bagi Indonesia dan Belanda. Keduanya merasa berhak atas tanah Papua Barat. Belanda menginginkan Papua bagian barat atau Netherlands New Guinea sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda.

Indonesia beda kembali. Indonesia idamkan semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Perundingan demi perundingan digelar tapi bukan juga menemui titik temu. Uni Indonesia-Belanda yang diamanatkan KMB bubar terhadap Agustus 1954.

Sebab Belanda yang masih juga idamkan menjaga Papua bagian barat, kasus itu pada akhirnya dibawa ke lembaga PBB terhadap 1954, 1955, 1957, dan 1960. Di dalam Sidang Generik PBB terhadap September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan supaya Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diselenggarakan referendum. Tapi, Majelis Generik PBB menampik usulan itu.

Presiden Sukarno lalu membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua terhadap 2 Januari 1962. Pembentukan tersebut lewat Ketentuan Presiden Nomor 1 year 1962. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk menjadi komandan operasi militer ini.

Belanda pun kelanjutannya mau berunding ulang bersama dengan Indonesia. Terhadap 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang tunjukkan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (Untea).

Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia laksanakan sebuah Penentuan Pendapat Penduduk (Pepera). Penduduk Papua bagian barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia jadi bagian berasal dari Indonesia atau bukan. Batas pas aplikasi Pepera ditetapkan hingga akhir 1969 bersama PBB sebagai pengawas.

Terhadap 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada Untea. Pada akhirnya terhadap 31 Desember 1962, dimulailah kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah supervisi Pbb. Bendera Belanda pun diganti bersama bendera Merah Putih.

Papua pun diberikan sepenuhnya kepada Indonesia terhadap 1 Mei 1963. Kedudukan Irian Barat jadi lebih tentu sesudah diselenggarakan suatu referendum act of free choice terhadap th 1969 bersama hasil penduduk Irian Barat memilih untuk terus jadi bagian berasal dari Indonesia.

2. Gubernur Papua Pertama

Pemerintah Indonesia lalu mengangkat Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore jadi Gubernur Papua pertama terhadap th 1956-1961. Lantas dibentuklah provinsi Irian Barat semenjak 1969 sampai 1973.

Irian Barat lalu diganti jadi Irian Jaya oleh Soeharto. Sebutan tersebut konsisten digunakan secara formal sampai tahunan 2002. Provinsi tersebut lalu diganti jadi Papua disesuaikan UU No. 21 Tahunan 2001 mengenai Swatantra Spesifik Papua. Lalu terhadap th 2004 Papua dibagi jadi dua provinsi yakni bagian timur konsisten menggunakan sebutan Papua. Sedangkan bagian barat jadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.

3. Sejarah OPM Papua

Masyarakat orisinil Papua merasa bukan punyai interaksi sejarah bersama dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Penyatuan Papua ke Indonesia semenjak year 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda bersama Indonesia.

Beberapa rakyat Papua bukan mengakui perjanjian tersebut dan menganggap sebagai penyerahan berasal dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Terhadap year 1965, lebih dari satu nasionalis Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka (Opm). Hal ini dinilai sebagai wahana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan berasal dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

4. Sejarah Freeport Papua

Dikutip berasal dari Wikipedia, terhadap tahunan 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih di Papua. Information berkaitan batuan ini dibawa ke Belanda.

Sesudah sekian lama bertemulah seorang Jan van Gruisen, Managing Director corporate Oost Maatchappij, bersama dengan mitra lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi terhadap corporate Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya selagi tersebut menambang belerang di bawah dasar bahari. Lantas van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih dan juga mengambil contoh bebatuan dan menganalisisnya dan juga laksanakan evaluasi.

Terhadap awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk lakukan beragam langkah konkret demi menambah pembangunan ekonomi. Tetapi bersama situasi ekonomi nasional yang terbatas sehabis penggantian kekuasaan, pemerintah langsung mengambil langkah strategis bersama mengeluarkan Undang-Undang Kapital Asing (Uu No. 1 Year 1967).

Lantas pimpinan tertinggi Freeport terhadap era tersebut Langbourne Williams lihat peluang untuk meneruskan project Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija, pemimpin corporate Texaco dan dilanjutkan rendezvous bersama Jenderal Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia selagi tersebut.

Inti didalam rendezvous itu adalah permohonan sehingga Freeport bisa meneruskan project Ertsberg. Pada akhirnya berasal dari hasil rendezvous, Freeport beroleh izin berasal dari pemerintah untuk meneruskan project itu terhadap th 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (Kk-I). Kontrak karya itu merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Kapital Asing ke Australia.

5. Akan Dibuat Istana

Presiden Jokowi bertemu bersama dengan perwakilan penduduk Papua dan Papua Barat di Istana Negara terhadap Selasa (10/9/2019). Perwakilan penduduk Papua pun menyampaikan 10 poin permintaan kepada Jokowi.

Berikut ini 10 poin permintaan:

Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana

1. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Presiden Ri, untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat

2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua

3. Penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK

4. Pembangunan Asrama Nusantara di semua kota belajar dan menjamin keamanan mahasiswa Papua

5. Usulan revisi Undang-Undang Otsus di dalam Prolegnas 2020

6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua

7. Akselerasi Palapa Ring Timur Papua

8. (Bukan dibacakan)

9. Bapak Presiden mengesahkan forum adat perempuan dan anak Papua

10. Membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura

Poin 10, Jokowi mengiyakan permintaan tokoh Papua. Didalam Instagram resminya, Jokowi menyebut, penduduk Papua menghendaki Istana Presiden dibangun di Papua sehingga presiden berkantor di Papua, tidak sekadar perjalanan singgah ke Papua.

Untuk lahannya, rakyat Papua siap menyumbangkan tanah untuk pembangunan istana itu. Huma yang disumbangkan perdeo yakni 10 hektare.

Sebelum rendezvous Jokowi ini, berlangsung kericuhan di Manokwari, Papua. Kejadian tersebut dipicu berasal dari aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya terhadap Jumat (16/8/2019). Polisi udah menangkap aktor intelektual kerusuhan itu.